KEBIJAKAN MONETER

1.    PENDAHULUAN

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa kebijakan moneter mempengaruhi keseimbangan ekonomi lainnya. Pengaruhnya dimulai dari perubahan jumlah uang beredar yang kemudia mempengaruhi harga barang dan jasa. Perubahan harga akan mempengaruhi produksi yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Pengaruh ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang penting di samping kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya dalam perekonomian.

Jumlah uang beredar di luar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Pengaruh yang buruk ini dapat dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi utama seperti tingkat produksi dan harga. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, peningkatan jumlah uang beredar yang sangat rendah akan menciptakan kelesuan ekonomi. Kondisi ini mendorong pemerintah atau otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar lazim disebut dengan kebijakan moneter.

Ø  Menurut kaum Monetarist, kebijakan moneter perlu diterapkan karena:

1.     Munculnya Fluktuasi ekonomi karena adanya perubahan dalam jumlah penawaran uang

2.     Perubahan harga dan tingkat upah lebih cepat dari yang disangkakan kaum Keynesian

3.     Kebijakan Moneter lebih bagus daripada Kebijakan Fiskal

4.     Perekonomian pada umumnya akan bisa menstabilkan dirinya sendiri

Kebijakan Moneter adalah  kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan ini umumnya terbagi dua yakni kebijakan kuantitatif yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dan kebijakan kualitatif yaitu kebijakan yang sifatnya non intervensi dan lebih banyak menekankan moneter fungsi untuk:

Menurut Sethi, kebijakan moneter berfungsi untuk:

1.        Mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai

2.        Meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang

3.        Menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya (misalkan penyaluran kredit konsumtif yang “jor-joran”), serta mengarahkan penyaluran kredit kepada yang layak menerimanya misalnya UKM

4.        Pendirian, pelaksaan dan perluasan lembaga keuangan

5.        Manajemen keuangan

2.    KEBIJAKAN MONETER DAN SIKLUS KEGIATAN EKONOMI

Perkembangan ekonomi suatu negara mengalami pasang surut atau mengalami siklus yang pada periode tertentu tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola perekonomian agar dapat berlangsung dengan baikn dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter melakukan langakah yang dikenal dengan kebijakan ekionomi makro. Kebijakan ekonomi makro ini mengelola sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Kebijakan moneter diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi yang berkembang pesat atau boom atau saat siklus ekonomi yang melambat atau depression atau slump. Dengan demikian, dikenal ada dua kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kontaktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk nmendorong kegiatan ekonomi, misalnya dilakukan dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, misalnya dengan mengurangi jumlah uang beredar. Efektivitas kebijakan tersebut tergantung pada hubungan antara uang beredar dan variabel ekonomi utama seperti output dan inflasi. Perlu diteliti hubungan antara uang beredar, inflasi dan output dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya berdampak kepada inflasi dan tidak ada pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, dalam jangka pendek kebijakan moneter yang ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi berkepnjangan. Kebijakan moneter yang kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi pada saat kegiatan perekonomian sedang mengalami boom.

3.  INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

     Kebijakan moneter dibagi 2  instrumen, yaitu :

     1. Kebijakan moneter kuantitatif

Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif biasanya berupa campur tangan bank sentral secara langsung terhadap kebijakan perbankan. Maksudnya, bank indonesia berperan sebagai  regulasi dan bertindak secara aktif dalam kegiatan pasar uang.

Adapun beberapa instrumen yang termasuk kebijakan moneter kuantitatif, yaitu:

a)     Operasi pasar terbuka

Yaitu kebijakan pemerintah dalam memperjualbelikan surat berharga pada masyarakat

b)    Politik diskonto

Yaitu kebijakan pemerintah untuk memengaruhi nilai dan jumlah uang yang beredar  dengan instrumen yang digunakan adalah tingkat suku bunga pada bank- bank umum.

c)     Kebijakan kas ratio ( persediaan kas)

Yaitu kebijakan pemerintah untuk memengaruhi nilai dan jumlah uang yang beredar    dengan instrumen dana cadangan ke dunia ( cash Ratio) yang tersedia di bank umum.

d)    Kebijakan Uang Longgar ( Easy Money)

Yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengatasi deflasi ( menambah jumlah uang yang beredar) yang dipakai pemerintah untuk mempermudah syarat kredit dengan tujuan meningkatkan produksi.

e)     Kebijakan Uang Ketat ( Tight Money )

Yaitu kebijakan yang digunakan pemerintah dengan menerapkan kredit selektif untuk   membatasi jumlah uang yang beredar ( menekan laju inflasi ).

3.   Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya berupa pengawasan dan imbauan bank sentral kepada kegiatan perbankan. Maksudnya, bank sentral ( bank Indonesia) tidak campur tangan secara langsung.

Adapun beberapa instrumen yang termasuk kebijakan moneter bersifat kualitatif, diantaranya:

a)     Pengawasan pinjaman secara selektif ( kredit selektif)
Yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank.

b)    Imbauan Moral ( Moral Suasion)

Yaitu kebijakan yang berupa tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk memengaruhi setiap lembaga keuangan dan individu yang bergerak dalam bidang moneter melalui himbauan agar mereka bertindak sesuai dengan kehendak otoritas moneter ( BI ).

4.    KEBIJAKAN MONETER SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DARI KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, kebijakan moneter merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro sehingga sasaran kebijakan moneter juga ditujukan untuk mewujudkan tercapainya sasaran ekonomi makro. Tercapainya sasaran ekonomi makro merupakan keberhasilan suatu transmisi atau proses suatu impak kebijakan sehingga kebijakan moneter menjadi sangat penting. Untuk kebijakan moneter di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ayat 1a yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memuat tentang kebijakan moneter yang diperlukan untuk penetapan kebijakan moneter makro. Dewan moneter dapat menerima Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menyampaikan laporannya tentang hasil pemeriksaannnya terhadap bank karena bank merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan moneter, walaupun kemudian mulai awal tahun 2000 dewan moneter tidak ada lagi.

Disamping berhasilnya kebijakan moneter secara spesifik, keberhasilan kebijakan fiskal juga sangat penting dalam mengoptimalkan sasaran ekonomi makro, dan kedua kebijakan itu dapat diterapkan serempak. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diterapkan serempak mempengaruhi keseimbangan sektor moneter dan sektor riil yang optimalitasnya terlihat dari fase transmisi terhadap perubahan pasar barang dan jasa serta pasar uang yang kemudian akan memperlihatkan optimalitasnya terhadap sasaran perekonomian

Dengan diterapkannya semua kebijakan secara serempak dengan tidak ada satu pun kebijakan yang akan mencapai sasaran yang optimal, maka sasaran yang tercapai itu merupakan suatu petunjuk tertentu atas tercapai atau tidaknya kebijakan ekonomi seperti tingkat ekonomi seperti tingkat bunga, besaran moneter, dan kurs valuta asing. Dengan sasaran yang tidak optimal itu, maka sasaran itu sering ditetapkan sebagai sasaran antara atau intermediate targets yaitu sasaran yang tercapai terlebih dahulu sebelum mencapai sasaran akhir. Oleh karena itu intermediate targets sering merupakan suatu indikator ekonomi.

UPAYA -       Ekspansi moneter -       Kontraksi moneter

SASARAN -       Suku bunga turun -       Suku bunga naik

DAMPAK -       Gejolak moneter agregat -       Gejolak moneter agregat

Perubahan tingkat bunga

 

Bagan 4: Kebijakan Moneter dengan Sasaran Suku Bunga

Kebijakan moneter dengan menggunakan sasaran antara atau intermediate targets tingkat suku bunga yang ideal adalah untuk mendorong pertumbuhan investasi, namun juga menimbulkan dampak inflasi seperti dalam Bagan 4. Jika pada suatu saat, suku bunga uang menunjukan kenaikan hingga melampau monetary targets, yaitaui angka yang ditetapkan, maka bank sentral akan segera melakukan kebijakan ekspansi moneter sehingga tingkat suku bunga uang menjadi turun kembali sampai pada tingkat suku bunga yang ditetapkan.

Berbeda halnya dengan intermediate targets jumlah uang beredar atau monetery targets, yaitu berdampak pada terwujudnya stabilitas harga.

5.    EFEKTIFITAS KEBIJAKAN MONETER

Dalam menerapkan kebijakan moneter untuk menuju tercapainya pembangunan ekonomi, efektifitas kebijakan ini perlu diketahui efisiensinya. Efektifitas kebijakan moneter dapat diketahui dengan mengetahui pada sejauh mana kebijakan moneter dapat mengubah kondisi pasar uang yang selanjutnya diketahui sejauh mana perubahan pasar uang ini mempengaruhi permintaan agregat yang pada akhirnya dapat diketahui perubahan pendapatan masyarakat, tingkat inflasi dan keseiimbangan neraca pembayaran.

Perdebatan antara paham monetarist dan keynesian sebelum tahun 1930-an tentang efektifitas kebijakan moneter dan fiskal telah cukup lama. Dalam beberapa segi , perdebatan kedua pandangan ini sebetulnya hanya menyangkut formulasi dan pendekatan mengenai masalah yang sama yaitu masalah stabilitas sektor swasta.

Disatu pihak, pandangan monetarist menekankan pada aspek jangka panjang atas suatu kebijakan moneter dan disisi lain pandangan Keynesian menekankan pada aspek jangka pendek terhadap stabilitas swasta. Keynesian mempertanyakan, bagaimana sektor swasta dapat mampu tumbuh dalam segala perubahan ekonomi seperti misalnya dalam kelesuan ekonomi tanpa bantuan kebijakan stabilitas? Jika ada kemampuan itu, akan menyebabkan ketidakstbalian ekonomi.

Depresi yang terjadi pada tahun 1930-an merupakan depresi ekonomi yang terbesar di negara kapitalis. Kelompok Keynesian menyatakan bahwa depresi itu terjadi akibat dari kesalahan kapitalis dan bukan sebagai akibat kesalahan pengendalian moneter, walaupun kelompok moneteris menghubungkan depresi tersebut dengan turunnya pertambahan uang beredar sejak itu, pemerintah di negara yang menganut ekonomi pasar mengikrarkan diri terhadap kebijakan campur tangan dengan maksud untuk mencegah dan membatasi perubahan produksi serta menata kembali tenaga kerja yang menjadi korban ekonomi.

Sejak tahun 1930-an hinggan tahun 1950-an para ekonom khususnya Keynesian, percaya bahwa perubahan dari jumlah uang beredar dan suku bunga uang tidak dapat memberikan dampak terhadap pendapatan nominal sehingga kebijakan moneter dikatakan tidak begitu penting. Akhirnya pandangan itu sedikit demi sedikit menjadi luntur karena munculnya pandangan baru bahwa kebijakan moneter memberi dampak yang besar terhadap perekonomian, dalam hal:

a.      Tingkat investasi yang benar-benar responsif terhadap perubahan suku bunga uang,

b.     Elastisitas permintaan akan uang terhadap suku bunga uang adalah rendah.

Jika bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang longgar sehingga terjadi kelebihan uang kas di bank-bank atau terjadi excess reserve bank semakin besar, yang akhirnya terjadi peningkatan penyaluran kredit bank dan seterusnya terjadi peningkatan uang beredar dimasyarakat. Keynesian sangat menetang kebijakan moneter yang longgar karena jikan terjadi excess reserve bank yang menurun adalah bukan disebabkan oleh resesi ekonomi karena bank tidak sulit mendapatkan nasabah yang layak dan bank-bank mau membeli surat berharga walaupun dengan bunga yang rendah.

6. KESEIMBANGAN EKONOMI I : IS – LM

1. Pasar Barang Dan Kurva IS

    Pasar barang adalah pasar dimana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri.

Dalam ekonomi konvensional, kesimbangan umum dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang ada di dalam keseimbangan. Dalam keadaan keseimbangan umum ini besarnya pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) yang terjadi akan mencerminkan pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) yang seimbang baik di pasar barang maupun di pasar uang. Namun, dalam ekonomi Islam, system bunga dihapuskan.

Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS juga menyatakan “investasi” dan “tabungan”.

Dengan asumsi perekonomian tertutup, dimana ekspor adalah nol, maka pengeluaran yang direncanakan sebagai jumlah konsumsi C, investasi yang direncanakan I, dan pembelian pemerintah G.

E = C + I + G

Dimana : C = C(Y – T)

Persamaan ini menunjukkan bahwa konsumsi tergantung pada pendapatan disposibel (Y – T), yang merupakan pendapatan total Y dikurangi pajak T. Diasumsikan investasi yang direncanakan adalah tetap I, dan kebijakan fiskal-tingkat pembelian dan pajak pemerintah- adalah tetap G dan T. Sehingga dikombinasikan menjadi : E = C(Y – T) + I + G

Selanjutnya perekonomian berada dalam keseimbangan (equilibrium) ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang-orang telah direalisasikan, mereka tidak mempunyai alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Mengingat Y sebagai GDP aktual tidak hanya pendapatan total tetapi juga pengeluaran total atas barang dan jasa, sehingga dapat ditulis kondisi keseimbangan sebagai :

Pengeluaran Aktual = Pengeluaran Yang Direncanakan

   Y      =         E

Dapat disimpulkan, kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk barang dan jasa. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri.

1.2 Pasar Barang Dan Kurva  IS  Dalam Persfektif Islam

Pada system ekonomi Islam bunga tidak diberlakukan, sehingga keseimbangan di pasar barang pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada system ekonomi konvensional. Hal ini karena system bunga dihapuskan dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (r).

Secara matematis, hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan pendapatan (Y) dapat dinyatakan sebagai berikut :

C = f ( Y) dengan C = C1 + C2

C1 = pendapatan muzakki ; C2 = pendapatan mustahiq

Investasi perusahaan dalam ekonomi Islam tergantung dari tingkat keuntungan yang diharapkan dan biaya asset yang kurang produktif. Makin tinggi keuntungan yang diharapkan, dan makin besar biaya asset yang kurang produktif maka semakin besar investasi yagn dilaksanakan  dan sebaliknya.

          Dalam  analisis keseimbangan sektot riil, kondisi keseimbangan perekonomian dapat digambarkan kedalam  sebuah kurva yang disebutkan kurva ISI. Kurva ISI adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat keuntungan yang diharapkan ( R) dan pendaptan nasional (Y), yang dimana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan .

          Pergeseran fungsi investasi dan fungsi tabungan  (atau fungsi  konsumsi) akan mengakibatkan pergeseran kurva ISI. Kenaikan biaya atas asset yang kurang produktif (menganggur) akan menyebabkan meningkatnya permintaan investasi dan sepanjang tidak ada perubahan fungsi tabungan, akan mengakibatkan pergeseran kurva ISI ke kanan bawah.

1.3. Pasar Uang dan Kurva LM

Alasan utama dalam memegang uang dalam ekonomi Islam adalah karena motif transaksi dan motif berjaga-jaga adalah. Spekulasi tidak akan pernah ada. Dengan demikian permintaan uang untuk tujuan spekulasi (sebagai fungsi tingkat bunga) menjadi nol dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan pendapatan dan frekuensi pengeluaran.

Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan Kurva LM. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling likuid, yaitu uang. Jika M menyatakan penawaran uang dan P menyatakan tingkat harga, maka M/P adalah penawaran dari keseimbangan uang riil. Teori preferensi likuisditas mengasumsikan adanya penawaran uang riil tetap. Penawaran uang M adalah variabel kebijakan eksogen yang dipilih oleh bank sentral. Tingkat harga P juga merupakan variabel eksogen dalam model ini (dianggap tingkat harga adalah tertentu (given) karena model IS-LM menjelaskan jangka pendek ketika tingkat harga adalah tetap). Asumsi ini menunjukkan bahwa penawaran uang riil adalah tetap dan biasanya tidak tergantung pada tingkat bunga.

Teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah sebuah determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga adalah biaya peluang (opportunity cost) dari memegang uang: biaya yang harus ditanggung akrena memegang aset dalam bentuk uang, yang tidak  mendapat bunga baik dalam bentuk deposito atau obligasi. Ketika tingkat bunga naik, orang-orang hanya ingin memegang lebih sedikit uang. Jadi rumus permintaan terhadap uang riil adalah :

(M/P)d  =  L (r)

Dimana fungsi L(r) menunjukkan bahwa jumlah uang yang diminta tergnatung pada tingkat bunga. Tingkat bunga adalah biaya dari memegang uang, sehingga semakin tinggi tingkat bunga semakin rendah jumlah keseimbangan uang riil yang diminta. Untuk menjelaskan berapa tingkat bunga yang berlkau dalam perekonomian, maka dikombinasikan penawaran dan permintaan terhadap uang riil. Menurut teori preferensi likuiditas, tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan pasar uang. Pada tingkat bunga keseimbangan, jumlah uang riil yang diminta sama dengan jumlah penawarannya.

Bagaimana tingkat bunga mencapai keseimbangan penawaran dan permintaan uang? Penyesuaian terjadi karena kapan pun pasar uang tidak berada dalam keseimbangan, orang-orang berusaha menyesuaikan portofolio aset mereka dan dalam prosesnya, mengubah tingkat bunga.

Tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga masyarakat terlibat dalam lebih banyak transaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Jadi, uang yang lebih banyak menunjukkan permintaan uang yang lebih besar. Dapat dituliskan dalam fungsi permintaan uang sebagai berikut :

(M/P)d  =  L(r,y)

Kurva LM menggambarkan  hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang riil, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas.

Penurunan dalam penawaran dari keseimbangan riil menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Maka penurunan dalam keseimbangan riil menggeser kurva LM ke atas. Jadi  kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang riil. Kurva LM digambar untuk penawaran dari keseimbangan uang riil tertentu. Penurunan dalam penawaran dari keseimbangan uang riil menggeser kurva LM ke atas. Kenaikan dalam penawaran dari keseimbangan uang riil menggeser kurva LM ke bawah.

1.4. Pasar Uang dan Kurva LM dalam persfektif Islam

Spekulasi tidak ada dalam ekonomi islam, yang ada hanyalah motive transaksi dan berjaga-jaga. sehingga permintaan uang dalam ekonomi islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan, dan frekuensi pengeluaran. Jumlah uang yang diperlukan dalama ekonomi islam  hanya memenuhi kedua motiv tersebut. Pada tingkat tertentu diatas yang telah ditentukan akan dikenakan  zakat atas asset yang kurang produktif. Sesuatu hal yang penting disini adalah bahwa pemerintah, memelihara keseimbangan, tidak dengan meningkatkan penawaran uang tetapi justru dengan menaikan biaya atas uang mengangur. Ini akan menjamin bahwa penawaran uang tidak akan sampai ke tingkat rawan inflasi, sebagai reaksi atas peningkatan permintaan uang yang kemungkinan akan terbelanjakan kemudian tanpa mempengaruhi peningkatan akan barang dan jasa. Juga penting disinggung bahwa yang dimaksud dengan biaya atas uang menganggur adalah pajak yang dapat dibebankan negara bila mengalami tingkat inflasi. 

Pada perusahaan, kebutuhan uang tunai akan berubah dalam interval waktu dan tingkat aktivitas usaha. Pembayaran dari seorang pengusaha kepada pengusaha yang lain akan berubah menurut tingkatan proses produksi dan tingkatan integrasi dalam perekonomian dengan anggapan hal-hal lain tetap, meningkatkan integrasi ini, menurunkan permintaan uang tunai.

2.1 Keseimbagan IS-LM pada ekonomi Konvensional

Maka keseluruhan bagian dari model IS-LM dapat disimpulkan sebagai berikut :

Y  =  C(Y – T) + I (r) + G        , IS

M/P  =  L(r,Y)                          , LM

Keseimbangan perekonomian adalah titik dimana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga r dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Dengan kata lain, pada perpotongan ini pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, dan permintaan terhadap keseimbangan uang riil sama dengan penawarannya.

 Tingkat

    Bunga,r                                                           LM

              

Tingkat bunga

Keseimbangan

                                                                   IS

Tingkat Pendapatan                       Pendapatan, output, Y  Keseimbangan

2.2.Keseimbangan di Pasar Uang dalam Ekonomi Islam

Kurva IS dan LAM dalam kerangka Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

LAM

IS

Yo

ao

Profit sharing ratio (a)

National income

Pengertian kurva diatas adalah keseimbangan di pasar barang dan pasar uang terjadi pada saat Y_o dan a_o. Kurva IS sangat dipengaruhi oleh keinginan pelaku usaha dalam berivestasi dimana pelaku usaha dan pemilik modal untuk mendapatkan tingkat optimum ekspektasi return yang diperoleh dari investasi. Tingkat optimum ekspektasi return dipresentasikan pada rasio a_o. Sedangkan kurva LAM dipengaruhi oleh tingkat ao yang rendah menyebabkan keinginan dari pemilik modal untuk memegang uang dan memanfaatkan uang tersebut untuk motiv altruistic.

SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI

1.  PEMERINTAHAN ORDE LAMA

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak  tokok-tokoh negara yang saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tetapi pada pemerintah orde lama masih belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi negara Republik Indonesia yang memburuk.

- Orde lama (Demokrasi Terpimpin)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain  disebabkan oleh :

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

c. Kas negara kosong.

d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan   persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d.  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

-  Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk  mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b) Program Benteng (Kabinet Natsir)

c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo

e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

- Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

2. PEMERINTAHAN ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Orde Baru, Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].

·      Politik

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

·      Eksploitasi sumber daya

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

·      Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak Asasi mereka. Kesenian Barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas china indonesia terutama dari komunitas pengobatan china tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa di tulis dengan bahasa mandarin. Mereka pergi hingga ke Makhamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa china indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Untuk keberhasilan ini kita mesti memberi penghormatan bagi Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I ) yang anggota dan pengurus nya pada waktu itu memperjuangkan hal ini demi masyarakat china indonesia dan kesehatan rakyat indonesia. Hingga china indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam menggunakan bahasa Mandarin.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang china indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

      Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

      Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

·      Kelebihan dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru

* Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996     telah mencapai lebih dari AS$1.000

* Sukses transmigrasi

* Sukses KB

* Sukses memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

* Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

* Pembangunan Indonesia yang tidak merata

* Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

* Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

* Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan

3.  PEMERINTAHAN REFORMASI

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

a. masa depan Reformasi;

b. masa depan ABRI;

c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;

d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta

e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a.    Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1.      UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik

2.      UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3.      UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b.    Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c.    Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

d.   Pelaksanaan Pemilu

 Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

4.    PEMERINTAH INDONESIA BERSATU

v  PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID I  (ERA SBY-JK) == (2004-2009)

Kabinet Indonesia Bersatu (Inggris: United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu pada awal pembentukan (21 Oktober 2004), perombakan pertama (7 Desember 2005), dan perombakan kedua (9 Mei 2007).

Pada periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

v  PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) == (2009-2014)

Kabinet Indonesia Bersatu II (Inggris: Second United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1.      BI rate

2.      Nilai tukar

3.      Operasi moneter

4.      Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kinerja Pemerintahan SBY - Tak terasa sudah 1 tahun pemerintahan SBY jilid II berjalan, Namun masih saja dianggap gagal serta mendapat rapor merah dari beberapa kalangan. Dan kali ini pengamat ekonomi dunia pun ikut bicara terkait dengan kinerja pemerintahan SBY yang sudah 1 tahun ini. Perolehan suara 60 % dalam Pilpres 2009 dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen ternyata belum bisa dioptimalkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Di mata pengamat ekonomi politik dari Northwestern University, Amerika Serikat, Prof Jeffrey Winters, buruknya kinerja pemerintahan SBY tidak lepas dari sikap Presiden SBY dalam menjalankan pemerintahan. SBY dianggap lebih suka terlihat cantik, santun dan berambut rapi di depan kamera dibanding bekerja keras mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.

Apa pandangan Anda terhadap kinerja SBY-Boediono selama menjalankan pemerintahan?

Sampai saat ini dilihat kinerja pemerintahan SBY-Boediono rendah. Dan perlu dicatat prestasi yang rendah kepemimpinan SBY bukan sesuatu yang baru. Karena sejak 2004 memang kinerjanya tidak pernah tinggi. Jadi kombinasi SBY-Kalla yang sudah mengecewakan menjadi lebih parah dengan kombinasi SBY-Boediono.

Meski pada masa SBY-JK kinerjanya buruk, paling tidak Jusuf Kalla dikenal sebagai orang yang tidak sabar dan sering mendorong SBY untuk bertindak dan ambil keputusan. Tetapi akhirnya Kalla menjadi capek, frustrasi dan memilih lepas saja.

Tapi lepas dari itu semua pemerintahan SBY juga sudah melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan walaupun belum maksimal. 

- TERIMA KASIH -

Sumber:

indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru

zhes.wordpress.com/2011/03/30/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde-lama- hingga-orde-baru

www.gunadarma.ac.id